Jakarta – Menjelang Pilkada 2024, Polri mengoptimalisasi pengamanan yang tidak hanya meliputi aspek teknis di lapangan namun juga kesehatan personelnya. Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan pengamanan efektif Pilkada 2024, Polri telah mewajibkan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh anggota yang akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkada.
Irjen Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, mengungkapkan keharusan sinergi antara Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi personel.
“Saya wajibkan Karo SDM bekerja sama dengan Kabiddokkes untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang lolos pemeriksaan kesehatan baru diberikan rekomendasi boleh terlibat langsung di dalam seluruh rangkaian pengamanan Pilkada, khususnya pada saat pendistribusian logistik pemilu ke TPS-TPS termasuk juga pada saat pencoblosan sampai dengan penghitungan dan penggeseran hasil penghitungan,” tegasnya dalam keterangan tertulis pada hari Minggu.
Tindakan ini ditempuh untuk menghindari potensi insiden yang mungkin dialami personel Polri, seperti sakit atau kefatalitas yang dapat terjadi selama penyelenggaraan pemilu. “Jadi kondisi (personel yang ditugaskan) harus betul-betul sehat. Kita memitigasi jangan sampai terjadi fatalitas seperti tahun-tahun atau pemilu sebelumnya. Kami harus yakinkan bahwa kondisi seluruh anggota yang terlibat langsung (pengamanan) ini kesehatannya, kesamaptaannya dan psikologinya dalam kondisi baik,” lanjut Irjen Dedi.
Strategi Polri dalam Pilkada juga mencakup penyiapan skenario pengamanan termasuk pelibatan siswa Sekolah Polisi Negara (SPN). Irjen Dedi menambahkan, “Saya sudah perintahkan juga seluruh siswa yang ada di SPN, nanti apabila situasi dibutuhkan perkuatan untuk menjaga kesatuan baik tingkat polres, tingkat polda, itu bisa dilibatkan. Ibaratnya ini latihan kerjanya, jadi khusus fokus pada pengamanan di mako (markas komando) tingkat polres dan polda.”
Penekanan pada koordinasi pengamanan Pilkada dan kekuatan personel secara berjenjang merupakan bagian dari rencana strategis Sopstama Polri. Di bawah penghitungan Sopstama, telah dirumuskan jumlah personel yang dibutuhkan di setiap tahapan pesta demokrasi tersebut.
“Personel Polda bisa back-up personel Polres yang memang butuh. Demikian juga Polres harus memback-up kalau ada polsek yang membutuhkan. Dan itu semua sudah dihitung oleh Sops, dan kebutuhan seluruh anggota Polri yang terlibat dalam pengamanan mulai dari TPS hingga rangkaian seluruh kegiatan Pilkada ini sudah dihitung semua. Termasuk rencana kontijensi juga sudah disiapkan,” pungkas Irjen Dedi Prasetyo.
Kesiapan Polri dalam pengamanan Pilkada 2024 dengan fokus pada persiapan kesehatan personel, evaluasi psikologis anggota Polri, hingga manajemen logistik pemilu dan keamanan, menandakan peningkatan upaya untuk memastikan pengamanan prima Pilkada 2024 yang aman dan lancar bagi seluruh warga negara.
