Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan semua pihak secara berkala meninjau ulang pengenalan vaksin Covid-19.
Audit berkala bertujuan untuk memantau rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin agar tidak terjadi perbedaan tujuan, jumlah, waktu, mutu dan jenis vaksin yang diedarkan.
Budi menyatakan BPKP akan membantu audit tersebut. Di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, Kementerian Dalam Negeri dan TNI/Polri didukung agar pemerintah pusat dapat mengontrol aliran stok vaksin dan penggunaan vaksin serta vaksin lainnya sejak awal. Setiap kabupaten/kota.
“Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kami tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip dalam website Kementerian Kesehatan, Selasa (10/8).
Kementerian Kesehatan juga telah menerjunkan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yang berisi data distribusi dan penyimpanan vaksin dari tingkat provinsi ke Puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.
“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kami tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kami kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” imbuhnya.
Budi telah menghubungi dinas kesehatan setempat dan daerah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota untuk menggunakan platform tersebut guna memperbarui informasi inventaris vaksin secara berkala di wilayahnya. Nantinya data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
Ia berharap dengan penyediaan vaksin Covid-19 yang aman, distribusi cairan, dan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, dinas kesehatan dan TNI/Polri dalam mendukung pengenalan vaksin, diharapkan target vaksin harian dapat ditingkatkan untuk percepatan kekebalan kelompok.
Pemerintah telah mengamankan 428 juta dosis vaksin Covid-19 untuk 208 juta target vaksinasi yang sedang dihapus. Di daerah dengan tingkat penularan dan kematian yang tinggi, stok vaksin akan menjadi prioritas.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien yang terinfeksi Covid-19. Hal ini akan mengurangi beban perawatan pasien di rumah sakit.
“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke Provinsi lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” ujarnya.
Untuk meningkatkan jumlah vaksinasi, pemerintah berencana untuk menyuntik 2 juta kali sehari. Pendistribusian dan pengelolaan vaksin dilakukan oleh pemerintah daerah dengan target 1,2 juta per hari, 600.000 per hari untuk polisi, 500.000 per hari untuk TNI, dan 2,5 juta per hari untuk BKKBN. 80% dana pusat 20% di setiap daerah.
“Diharapkan ada koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan nantinya kalau ada kebutuhan dengan BKKBN didaerah tersebut. Koordinasi ini penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi dari vaksinatornya,” terang Budi.
