Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmennya dalam mendorong transparansi melalui partisipasinya dalam Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta pada hari Rabu, 13 November 2024.
Brigjen Pol Tjahyono Saputro selaku Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, membeberkan sejumlah pencapaian keterbukaan informasi publik oleh lembaga tersebut. Keyakinannya pada pentingnya hal ini didukung oleh Visi Misi Asta cita, yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Polri sangat mendukung Visi Misi Asta cita dengan langsung membuat kebijakan dan Program yang didukung dengan strategi komunikasi Polri,” ujar Tjahyono dengan penuh semangat.
Di tengah era digitalisasi, Polri berinisiatif memperkuat diseminasi informasi kepada publik. Upaya ini tidak terlepas dari tujuan memberikan hak akses informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan dan program terkait Asta Cita Presiden Prabowo.
Inisiatif-inisiatif tersebut, termasuk mendekatkan layanan informasi melalui unit PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Polri dari tingkat Mabes hingga Polsek, menunjukkan langkah nyata Polri dalam mewujudkan transparansi.
Lebih lanjut, Brigjen Pol Tjahyono Saputro menguraikan bahwa diseminasi informasi di Polri tidak hanya terbatas pada penyediaan jaringan PPID. Inovasi-inovasi seperti multi-channel communication melalui Kanal Digital Polri, program-program kolaboratif, dan pengembangan konten komunikasi juga menjadi prioritas.
“Kami juga melakukan kolaborasi dengan platform media sosial, dengan target audience prioritas adalah generasi digital (usia 15-35 tahun),” terangnya, memahami betapa pentingnya menjangkau kaum muda dalam era informasi saat ini.
Komitmen Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi juga diwujudkan melalui pencanangan dan penandatangan komitmen bersama seluruh PPID di lingkungan Polri. Telah ada 7 Satker dan 34 Polda yang mengimplementasikan Manajemen Resiko. Penilaian kinerja internal juga menghasilkan angka yang menjanjikan, dengan 158 Satker Polri mendapatkan predikat WBK and 25 Satker berhasil meraih predikat WBBM.
Polri tidak bekerja sendiri, sebagaimana terlihat dari kolaborasinya dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga integritas keterbukaan informasi publik. Brigjen Pol Tjahyono Saputro menegaskan, “Polri berkolaborasi dengan beraneka stakeholder yaitu KIP, LSM, Dewan Pers, Media Massa dalam mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.”
Efektifitas dari langkah-langkah ini terbukti ketika dalam fase penilaian pengisian Self Questionnaire Assessment (SAQ) untuk monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, Polri berhasil mencetak nilai maksimum, yaitu 100. Hal ini semakin menegaskan posisi Polri di garis depan transparansi, serta menjunjung tinggi komitmen mereka dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kepercayaan publik.
