Mabes Polri menyebutkan tentang pelibatan anggota Brimob mengawal kontingen PON tiap tiap daerah. Polri membuktikan bahwa kebijakan melibatkan bagian Brimob dalam mengawal tim PON itu merupakan kewenangan tiap-tiap daerah.
“Iya, tiap-tiap kontingen di kawal oleh anggota Polri, dipimpin oleh kombes,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono selagi dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (16/9).
Menurut Argo, alasan mengikutsertakan personel Brimob semata-mata untuk mobilisasi tugas pengamanan yang diambil alih dari tiap-tiap daerah. Dia meyakinkan tidak tersedia ketetapan khusus berasal dari Mabes Polri mengenai pelibatan personel Brimob di dalam mengawal kontingen PON.
“Mengamankan tiap-tiap kontingen. Tergantung area ngirim personel polrinya berasal dari manfaat apa. Bisa sabhara, bisa brimob, mampu gabungan,” ujar Argo.
Pelibatan anggota Brimob mengawal kontingen PON itu mendapat protes dari Bupati Jayapura sekaligus Ketua Sub PB PON XX Papua Mathius Awoitauw. Salah satu daerah mengirimkan tim PON dikawal anggota Brimob yakni Sumatera Barat.
Menurut Mathius, kebijakan tim PON Sumatera Barat yang dikawal Brimob kala menghadiri PON XX di Papua amat berlebihan. Dia menilai dibawanya personel Brimob oleh kontingen Sumatera Barat dianggapnya memberi kesan Papua tidak safe bagi para atlet dari seluruh Indonesia untuk mengikuti PON.
“Saya menilai itu sangat terlalu berlebih seakan-akan memberi kesan bahwa Papua ini tidak aman. Di sini aman-aman saja kok. Lagipula untuk keamanan berasal dari panitia PON termasuk sudah ada, jadi tidak wajib lagi mempunyai pengamanan sendiri. Jangan hingga ada kesan bahwa Kontingen Sumbar tidak percaya bersama kerja panitia di Papua,” ungkap Mathius kepada wartawan, Kamis (16/9).
Menurut dia, kebijakan Tim PON Sumatera Barat yang mempunyai Brimob ke Papua menambahkan kesan bahwa Sumatera Barat tidak yakin bahwa Papua aman bagi siapa pun berasal dari semua Nusantara.
“Jangan saudara-saudara dari Sumatera Barat berikan kesan bahwa Papua ini menyeramkan. Di Papua ini saudara dari Sumatera Barat banyak sekali dan mereka aman-aman saja. Jadi tolong jangan bikin kebijakan aneh macam begini,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, untuk standar keamanan atlet PON telah diatur semua oleh pihak panitia yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan masyarakat.
“PON ini adalah pesta olahraga persaudaraan sesama anak bangsa berasal dari semua suku dan daerah di seluruh Indonesia. Kita harus beri kesan bahwa ini adalah perhelatan persahabatan dan persaudaraan. Dengan ada macam begini kan seakan-akan berikan kesan tidak yakin pada kami di Papua sanggup menjadi tuan rumah yang baik,” tegas Mathius.
Maka itu, dia meminta agar kontingen PON XX Sumatera Barat mengevaluasi ulang keputusannya membawa kebolehan Brimob sebagai pengamanan tertentu bagi para atlet. “Jangan seperti itu. Datang ke Papua ini biasa saja. Di sini aman-aman saja,” pungkasnya.
Diketahui sejumlah atlet asal Sumatra Barat (Sumbar) jadi diberangkatkan ke Papua untuk mengikuti PON XX. Mereka dapat mendapat pengawalan berasal dari Brimob Polda Sumbar selama mengikuti ajang itu. “Brimob Sumbar terhitung dapat mendukung pengamanan kontingen Sumbar di Papua bersama mengirimkan satu SSK kegunaan mengantisipasi segala kemungkinan,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, Dedi Diantolani.
31 Brimob Kawal Kontingen PON NTT
Kontingen PON asal NTT terhitung dikawal 31 personel Brimob Polda NTT. Mereka mendapat tugas mengawal kontingen NTT pada PON XX yang digelar di provinsi itu.
Personel Brimob Polda NTT akan diberangkatkan dalam tiga step cocok pengiriman kontingen. Tiap step beranggotakan kurang lebih 10 personil.
Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menjelaskan, pengiriman personel Brimob ini merupakan perintah Kapolri kepada seluruh Polda. Mereka diinstruksikan untuk mengamankan kontingen masing-masing pada PON XX Papua.
“Pengamanan ini dilakukan bersama dengan kemampuan, profesionalisme, dan secara humanis, dan kita tekan zero insiden. Apa pun itu yang ada, baik itu atlet, kontingen, dan termasuk personel itu sendiri,” katanya, Kamis (16/9).
Menurut Lothairia Latif, pihaknya bakal mengamankan kontingen NTT bersama dengan profesional. “Tidak boleh tersedia kekeliruan sedikit pun. Penugasan yang sifatnya nasional layaknya ini mesti lewat persiapan yang benar, dikarenakan kami tidak mampu prediksi namun kami dapat antisipasi,” paham Lotharia Latif.
Ia menyebut, pengiriman personel Brimob ini bukan gara-gara kerawanan. Namun terlebih untuk pengamanan event nasional di Papua yang memadai jauh. Sesuai amanat, pengamanan internal kontingen provinsi diserahkan ke Polda masing-masing.
“Personel yang kita berangkat berjumlah 31 orang setingkat peleton, dan di sana tinggal kami menyesuaikan karena di sana juga udah tersedia pasukan yang disiapkan oleh Polda Papua. Konsen kami adalah bagaimana atlet kami aman,” ujar Lotharia Latif.
Personel yang ditugaskan mengamankan kontingen NTT terhadap PON XX Papua udah ikuti pelatihan sepanjang satu bulan. Latihan yang dijalani terdiri berasal dari terori dan praktik.
“Kita sebenarnya harus seperti itu, tidak boleh over confidence dan ingat seutuhnya kami wajib lakukan bersama dengan profesional,” tutup Lotharia Latif.
BNPT Waspadai Teror KKB
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengantisipasi serangan terorisme dan group kriminal bersenjata (KKB) ketika penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. BNPT konsisten berkoordinasi dengan jaringan intelijen.
“Berkaitan dengn pelaksanaan PON di Papua terhadap tanggal 2-15 Oktober mendatang, kami tentu berkoordinasi konsisten bersama jaringan intelijen yang ada,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pas rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi III DPR RI, Rabu (15/9).
Boy mengatakan, pihaknya telah memberi tambahan masukan untuk menambah kewaspadaan sehingga negara tidak dipermalukan dengan aksi teror tersebut.
“Karena serangan terorisme di dalam PON itu adalah sebuah keniscayaan. Kita pasti tidak inginkan dipermalukan bersama aksi-aksi itu,” ujarnya.
Boy menyebut akhir Mei lantas sudah dijalankan penangkapan 11 warga di Merauke sebab berkenaan bersama dengan ISIS. Belum lagi awal tahun 2020 berlangsung aksi kekerasan KKB dilaksanakan bukan di kawasan pegunungan.
“Ini tentu menjadi sebuah catatan yang perlu diperhatikan dan kami BNPT memberi tambahan masukan kepada petugas di bidang keamanan dan besok pun tetap dibahas kembali bersama bapak Menko Polhukam. Rencananya pada hari Jumat siang,” ujarnya.