JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen merawat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 7,07% terhadap kuartal ke-II tahun 2021.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lewat Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram didalam rangka menjaga dan menunjang menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap kuartal-III dan kuartal-IV th. 2021.
Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 yang dimaksudkan kepada para Kapolda sehingga memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi bersama dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di lokasi tiap-tiap untuk melaksanakan:
– Pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi membeli area (APBD) melalui koordinasi dan komunikasi bersama pemda untuk menambah penyerapan anggaran.
– Pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yakni di dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, bantuan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha.
– Mendukung kebijakan pemerintah khususnya didalam rangka percepatan perizinian mengupayakan untuk memelihara iklim investasi dan memberikan rasa safe kepada para investor yang akan dan yang udah berinvestasi diwilayah masing-masing.
– Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif agar mencegah upaya pemerintah dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Komjen Agus membenarkan Surat Telegram tersebut untuk melindungi dan mengakselerasi perkembangan ekonomi Indonesia terhadap kwartal-III dan IV th. 2021.
“Polri menolong penuh pertumbuhan ekonomi nasional”, tegas Komjen Agus Sabtu (7/8/2021).
Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa jajaran Polri harus menjadi anggota dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya persoalan yang menghambat perkembangan ekonomi nasional.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuktikan perkembangan ekonomi Indonesia pada triwulan-II th. 2021 mencapai 7,07%.
Hal ini ditunjang dari belanja Pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur.
